Umroh mandiri: syarat resmi menurut UU 14/2025
Sejak September 2025 umroh mandiri diakui undang-undang. Di halaman ini: bunyi pasalnya, lima syarat resmi, hak jemaah, dan perlindungan yang tidak Anda dapat jika berangkat tanpa PPIU.
Apakah umroh mandiri legal?
Ya. UU No. 14 Tahun 2025, perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 4 September 2025. Pasal 86 ayat (1) berbunyi: perjalanan ibadah umrah dilakukan:
- melalui PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah);
- secara mandiri; atau
- melalui Menteri.
Jalur melalui Menteri hanya untuk keadaan luar biasa atau kondisi darurat yang ditetapkan oleh Presiden (Pasal 86 ayat 2 dan 3). Jadi pada keadaan biasa, Anda memilih antara travel berizin (PPIU) atau berangkat sendiri.
Lima syarat umroh mandiri (Pasal 87A)
Setiap orang yang menjalankan umroh secara mandiri harus memenuhi persyaratan berikut:
- Beragama Islam.
- Paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan.
- Tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya.
- Surat keterangan sehat dari dokter.
- Visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.
Undang-undang mendefinisikan Sistem Informasi Kementerian sebagai sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Aturan teknis tentang cara membeli paket layanan melalui sistem ini belum kami temukan dalam dokumen resmi; halaman ini akan kami perbarui begitu aturannya terbit.
Hak jemaah umroh mandiri (Pasal 88A)
- Memperoleh layanan yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyedia layanan dan jemaah.
- Melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah kepada Menteri.
Karena hak Anda bergantung pada perjanjian tertulis, simpan perjanjian dan bukti pembayaran dari setiap penyedia layanan.
Perlindungan yang tidak didapat jemaah mandiri
Pasal 96 memberi jemaah umrah pelindungan sebagai warga negara Indonesia di luar negeri, pelindungan hukum, dan keamanan. Dua jenis pelindungan lainnya dikecualikan bagi jemaah umroh mandiri:
- pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi;
- pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
Pasal 97 menambahkan bahwa kompensasi dan ganti rugi atas layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi juga tidak berlaku bagi jemaah umroh mandiri. Artinya, jika hotel atau transportasi bermasalah, Anda menyelesaikannya sendiri dengan penyedia layanan.
Yang Anda urus sendiri di Arab Saudi
- Izin umroh di Nusuk: setiap jemaah memesan izin umroh gratis di aplikasi Nusuk untuk tanggal dan jam umroh Anda.
- Vaksin meningitis: wajib; lihat vaksin meningitis umroh.
- Miqat: jika terbang langsung ke Jeddah, ihram dipakai sebelum melewati miqat di udara; lihat miqat umroh.
- Hotel: pilih hotel menurut jarak jalan kaki yang sebenarnya ke pintu masjid: hotel dekat Masjidil Haram dan hotel dekat Masjid Nabawi.
- Transportasi: Jeddah ke Makkah dan kereta Haramain.
- Raudhah: kunjungan ke Raudhah di Masjid Nabawi juga dipesan di Nusuk; lihat Raudhah Nusuk.
Untuk ibadahnya, ikuti tata cara umroh dan doa umroh langkah demi langkah.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah umroh mandiri legal?
Ya. UU No. 14 Tahun 2025 (perubahan ketiga UU 8/2019), disahkan 4 September 2025, menyebut dalam Pasal 86 ayat (1) bahwa perjalanan ibadah umrah dilakukan melalui PPIU, secara mandiri, atau melalui Menteri.
Apa saja syarat umroh mandiri?
Menurut Pasal 87A: beragama Islam; paspor yang masih berlaku paling singkat 6 bulan dari tanggal pemberangkatan; tiket pesawat ke Arab Saudi dengan tanggal berangkat dan pulang yang jelas; surat keterangan sehat dari dokter; serta visa dan tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.
Apakah jemaah umroh mandiri mendapat perlindungan negara?
Sebagian. Pasal 96 memberi jemaah umrah pelindungan sebagai WNI di luar negeri, hukum, dan keamanan. Namun pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi serta pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan dikecualikan bagi jemaah umroh mandiri. Pasal 97 juga mengecualikan mereka dari kompensasi dan ganti rugi.
Kementerian mana yang mengurus umroh?
Undang-undang menyebut Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah. Kementerian Haji dan Umrah dibentuk dengan Perpres No. 92 Tahun 2025.
Apakah perlu izin umroh di Nusuk?
Ya. Di Arab Saudi, setiap jemaah memesan izin umroh di aplikasi Nusuk untuk tanggal dan jam pelaksanaan umroh. Izin ini gratis.
Berapa biaya umroh mandiri?
Undang-undang tidak menetapkan biaya. Biaya bergantung pada tiket, hotel, dan paket layanan yang Anda beli. Kami tidak memuat perkiraan harga; lihat harga hotel terkini di halaman hotel kami.
Halaman ini merangkum bunyi undang-undang, bukan nasihat hukum. Kami tidak berafiliasi dengan pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi.